Infrastruktur SIK di 138 Kabupaten di Indonesia: Evidence dari survei SIK DEPKES

Ansariadi, Ansariadi and Lawi, Armin (2013) Infrastruktur SIK di 138 Kabupaten di Indonesia: Evidence dari survei SIK DEPKES. FIKI 2013, 1 (1). ISSN 979-26-0263-1

Microsoft Word - Published Version Restricted to Registered users only Download (829Kb) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang: Sistim informasi kesehatan (SIK) di daerah tertinggal, perbatasan serta bermasalah kesehatan masih merupakan tantangan untuk dikembangkan. Untuk menyusun rencana yang tepat tentang pengembangan SIK di daerah tersebut diperlukan informasi tentang bagaimana keadaan SIK saat ini. Pada tahun 2012 Departemen Kesehatan melakukan assessment terhadap 138 Kabupaten/Kota yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, serta daerah yang bermasalah kesehatan. Pada artikel ini dilakukan analisis data sekunder hasil assessment yang dilaksanakan oleh Depkes. Pada survey tersebut dilakukan wawancara tatap muka di 24 kabupaten dan pada 114 kabupaten kuesioner dikirim melalui pos. Quesioner yang digunakan mengadopsi kuesioner Health Metric Network. Salah satu item yang dinilai adalah masalah sumber daya SIK yang terdiri atas lima indikator yaitu kebijakan, institusi SIK, SDM, pembiayaan, dan infrastruktur. Metode: Penelitian ini khusus menganalisis komponen infrastruktur. Terdapat 12 indikator yang digunakan untuk menilai infrastruktur SIK ditingkat kabupaten/kota. Penelitian ini mendapatkan bahwa ketersediaan tenaga khusus untuk pemeliharaaan komputer dan IT adalah masalah yang dihadapi oleh sebagian besar dinas kesehatan kabupaten (70,2%). Berikutnya adalah belum diterapkannya SIKDA generik (54,4%). Tidak adanya dana untuk pemeliharaan komputer dan IT juga menjadi masalah pada 45% kabupaten, kalaupun ada jumlahnya tidak mencukupi (30%). Namun demikin, hampir semua dinas kabupaten telah mendapatkan aliran listrik. Hanya sebagian kecil (4,4%) kabupaten yang belum mendapatkan aliran listrik dan terletak di daerah Papua. Hampir semua dinas kesehatan kabupaten (92%) tersedia komputer untuk pengelolaan data (membantu kompilasi, pengolahan data, penyajian data), walaupun terdapat 17% yang menyatakan tidak mencukupi. Sebanyak 82% telah dilengkapi dengan fasilitas internet walaupun sepertiganya menyatakan kurang mencukup. Hasil: Penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten untuk pemeliharaan fasilitas komputer merupakan komponen yang perlu perhatikan untuk meningkatkan SIK. Demikian juga dengan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas SIK. Komunikasi melalui elektronik sangat memungkinkan dilakukan ditingkat kabupaten karena hampir semua telah memiliki fasilitas internet.

Actions (login required)