Analisis Efisiensi Anggaran Belanja untuk menilai Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 s.d 2012

DINOK, WERDANI (2013) Analisis Efisiensi Anggaran Belanja untuk menilai Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 s.d 2012. Skripsi,Fakultas Ekonomi & Bisnis.

Preview

PDF Download (4Kb) | Preview

Abstract

Pemerintah merupakan entitas sektor publik yang dominan di Indonesia. Terjadinya reformasi berdampak signifikan terhadap perkembangan akuntansi pemerintahan. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara profesional dan efisien menjadi isu penting dalam masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis anggaran dan realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada efisiensi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010 s.d 2012 serta menganalisis penyebab kenaikan atau penurunan efisiensi anggaran pada periode tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara hasil menurut anggaran dengan realisasinya untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melampaui anggarannya dan aktivitas yang direncanakan dapat tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah adalah efisien dalam menggunakan serta mengelola anggaran atau dengan kata lain tidak terdapat realisasi anggaran yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan, baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Terdapat sebuah program pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang tingkat efisiensi hanya sekitar 50% pada tahun 2011 yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan tingkat efisiensi 55,03%. Tingkat yang sangat efisien bukan karena program tersebut adalah sangat efisien/optimal, tapi dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dan perencanaan anggaran perlu lebih cermat dan selektif, serta koordinasi yang lebih baik dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Kata kunci : sektor publik, efisiensi, anggaran belanja

Actions (login required)